Ketua Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat, Mahfudz Siddiq mengatakan pemerintah tak perlu membeli tank Leopard dari Belanda untuk memperkuat Alat Utama Sistem Pertahanan (alutsista) Tentara Nasional Indonesia. Pemerintah diminta lebih mendorong PT Dirgantara Indonesia untuk mengembangkan tank buatan dalam negeri.
"Justru kita mendorong itu, karena pada 2008 Presiden Susilo Bambang Yudhoyono minta PT DI membuat prototipe untuk kelas menengah. Dari pada anggaran itu dipakai beli ratusan tank Leopard," ujar Mahfudz di gedung DPR, Jakarta, Kamis 16 Januari 2012.
Komisi I, kata mahfudz, telah menyampaikan pandangannya kepada pemerintah. Setelah mempertimbangkan segala aspek, Komisi I menyatakan tak setuju dengan rencana pembelian tank Leopard itu. "Saya tidak tahu apakah TNI memaksakan membeli tank. Kalau dipaksakan, menjadi tanda tanya sendiri," katanya. "Kalau bicara anggaran harus berdasarkan persetujuan bersama."
Menurut dia, hingga saat ini belum ada pembahasan lebih lanjut antara DPR dan pemerintah terkait rencana pembelian tank Leopard ini. Namun, Mahfudz mengatakan TNI telah bersiap untuk menjajaki kemunginan pembelian itu ke Eropa. "Memang saya dengar tim TNI akan berangkat ke Belanda untuk menjajaki," ujar politisi Partai Keadilan Sejahtera ini.
Dia mengatakan, niat pemerintah membeli tank Leopard ini mulanya didasari oleh krisis keuangan di negara-negara Eropa. Sehingga mereka berniat menjual alutsistanya. Pemerintah Indonesia pun mencari peluang dari situasi itu untuk membeli dengan harga murah. "Tapi tetap harus sesuai medan dan kebutuhan modernisasi alutsista di Indonesia," katanya.
Pemerintah, kata dia, akan melakukan pembelian itu langsung dari pemerintah negara-negara Eropa -dalam hal ini Belanda. Cara ini sebenarnya sangat cocok karena dapat memutus mata rantai pihak ketiga alias broker. Namun demikian, Komisi I tetap saja tak setuju dengan rencana pembelian tank Leopard itu.
"Untuk Leopard, Komisi I berpandangan tidak cocok untuk Indonesia. Bobotnya 62 ton. Itu cocok digunakan untuk medan Eropa yang mendukung dan tidak cocok dengan Indonesia."
Sebelumnnya, Parlemen Tweede Kamer telah menolak permintaan Kementerian Pertahanan Belanda untuk menjual tank Leopard ke Indonesia. Dalam mosi penolakan parlemen, mereka mengatakan tidak ingin terlibat dalam pelanggaran hak asasi manusia (HAM) yang kerap terjadi di Indonesia.
Seperti diberitakan Radio Nederland Siaran Indonesia, Rabu 14 Desember 2011, mosi penolakan awalnya diajukan oleh Partai Kiri Hijau (Groenlinks). Dari seluruh anggota parlemen, hanya dua partai yang menentang penolakan, yaitu partai CDA (Kristen Demokrat) dan VVD (Liberal Konservatif).
Pengaju mosi, Arjan El Fassed, mengatakan bahwa bahwa rekam jejak Indonesia dalam pelanggaran HAM berperan besar dalam pengambilan keputusan ini. "Penolakan berkaitan erat dengan track record Indonesia. Kita tahu mereka telah memporakporandakan Aceh, Timor Timur. Baru-baru ini juga terjadi kerusuhan di Papua," ujar anggota parlemen dari Groenlinks ini.
0 komentar:
Post a Comment